“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(Q.S al-Nisa’[4]: 59)
Belum genap tiga minggu pelantikan Dr. Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI yang dilakukan oleh MPR. Kabinet Indonesia bersatu dua pun telah dibentuk sebelumnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang telah menjabat sebagai presiden RI pula pada periode sebelumnya. Selang beberapa hari kemudian pasca dilantiknya presiden RI tersebut, segeralah kicauan komentar kritikus mulai dari tv, surat kabar, situs-situs internet, dan media-media publik lainnya.
Meskipun mekanisme pemilu sudah sesuai dengan yang disepakati oleh bangsa Indonesia, tetap saja masih ada golongan yang tidak mau menerima hasil pemilu tersebut dengan seribu satu alasan. Jika demikian maka siapapun yang terpilih, dia akan tetap tertera dalam daftar incaran mereka. Hal ini menunjukkan adanya masalah bersama dikalangan masyarakat yaitu kekurang percayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal hal itu secara otomatis akan mengganggu jalannya pemerintahan. Terlebih lagi keadaan Indonesia saat ini masih di landa berbagai masalah sehinnga pemerintah sangat membutuhkan dorongan dari seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah apakah rakyat ini terus menerus tak mau diam? Apakah benar apa yang dikatakan oleh banyak orang bahwa iri tanda tak mampu? Mungkin Jawaban yang paling baik dengan berhusnudzon adalah karena mereka ingin menggunakan kritik sebagai alat untuk membangun kepemimpinan di Indinesia tercinta ini atau kerena saking cintanya mereka terhadap Indonesia.
Sebagai seorang muslim dan warga negara Indonesia yang baik, haruslah kita menerima apa yang sudah menjadi hasil dari upaya kita memilih pemimpin. Karena biar bagaimanpun itulah yang disuarakan oleh sebagian besar dari seluruh rakyat Indonesia. Hendaklah kita mengutamakan kemaslahatan umum dari pada memenuhi keinginan pribadi. Bukankah dalam kaidah ushuliyah dijelaskan? “kepentingan umum lebih diprioritaskan diatas kepentingan pribadi” Jadi selama kebijaksanaan pemimpin tidak menyalahi apa yang menjadi pegangan kita (al-Qur’an dan al-Sunnah) maka wajiblah bagi kita untuk mengikutinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Walaupun jumhur ulama dan mufassirin menyatakan bahwa potongan ayat dalam QS. al-Nisa’ ayat 59 وؤ لى الامر منكم Menjadi landasan untuk berpegang pada ijma’ tapi sepertinya tidaklah salah jika kita menjadikannya sebagai landasan untuk mengikuti kebijakan pemerintah selagi tidak bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam nash dan berorientasi pada maslahah.
Lagi pula, rasanya mustahil jika presiden SBY mengambil kebijakan yang membahayakan rakyatnya. Mana mungkin seorang yang berpendidikan bertindak amoral atau sejenisnya sementara dia menjadi rujukan ratusan juta rakyatnya. Pastilah tindakannya dilandaskan pada kemaslahatan rakyat yang ia pimpin. Sebagaimana dalam kaidah dijelaskan
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
“kebijakan pemimpin harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat” sehingga bukan kemudian kita malah menggerogoti kepemimipinan yang sedang berlangsung supaya mereka dianggap jelek dan buruk, akan tetapi dukunganlah yang patutnya kita berikan guna kebaikan Indonesia sendiri.
Belajar dari sejarah
Sekilas membuka kembali coretan tinta emas tentang sejarah salah satu amirul mu’minin, Sayyid Abu Bakar Al-Siddiq r.a. yang begitu di kagumi keimanan dan kesantunannya. Setelah dibaiat oleh para sahabat senior yang lain untuk menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu, ia berorasi di depan rakyatnya.“wahai manisia, saya telah diangkat menjadi pengatur urusanmu, padahal saya bukan yang terbaik di antaramu, maka jika saya menjalankan tugas dengan baik, dukunglah saya, tetapi jika saya berbuat salah betulkanlah saya….”
Dari potongan pidato yang disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar r.a. tersebut, ada beberapa point yang patut kita garis bawahi. Pertama, setiap orang yang terpilih menjadi pemimpin bukan berarti bahwa ia adalah orang terbaik. Pastilah setiap orang memiliki kekurangan masing-masing dan yang tidak boleh di lupakan bahwa sebagai pendamping kekurangannya Allah membekali manusia dengan suatu maziyah (kelebihan). Pujangga arab berkata la tahtaqir mandunaka falikulli syaiin maziyyah “jangan kamu menghina yang selainmu karena setiap sesuatu memiliki kelebihan”. Oleh sebab itulah hendaknya pemimpin didukung untuk menutupi kekurangannya dan melengkapi kemampuannya.
Kedua, setiap rakyat harus mendukung kebijakan pemimpinnya selama kebijakan tersebut bernilai positif dan tidak memberikan mudharat pada rakyat. Mengingat kembali gotong royong yang sudah menjadi ciri khas kehidupan bangsa Indonesi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat mendukung kebijakan tersebut.
Ketiga, hendaknya seorang warga negara menegur pemimpinnya apabila seorang pemimpin melakukan kesalahan. Bukan kemudian secara frontal menganggap bahwa pemimpinnya harus diturunkan dari jabatannya karena suatu kekurangan. Sekedar pengandaian, jika setiap pemimpin yang kebijakannya ditolak rakyat diturunkan maka seluruh rakyat hanya akan disibukkan oleh pemilu.
Anggap saja kemudian bahwa presiden kita saat ini adalah Abu Bakar maka kita selaku rakyat yang ia pimpin harus mengikuti instruksi sang imam. Yaitu mendukung kebijakannya yang baik dan menegur setiap kekeliruan yang ada. Bukan kemudian berusaha merias setiap pemimpin menjadi kambing berwarna hitam dan menjual kompor kepada masyarakat tatkala ada suatu masalah. Bukankan Ali r.a. Telah menegaskan bahwa imam harus teguh dan rakyat harus patuh, yang lebih membahayakan lagi adalah apabila kemudian sampai menggunakan agama sebagai dalih dalam menghakimi orang lain atau penguasa yang tak sepaham, yang akan berakibat pada anggapan bahwa orang yang tak sepaham adalah kafir atau murtad. Na’udzubillah min dzalik.
Diam untuk Mendukung Pemerintah
Tidak dapat dipungkiri memang bahwa cara yang paling efektif dalam mendukung pemerintah adalah turut bertindak dengan aktif sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Bagi ekonom berjuang di jalur perekonomian, dokter berjuang dijalur kesehatan, tentara berjuang di jalur keamanan dan ketertiban dan seterusnya. Tapi paling tidak apabila kita tidak mampu turut bertindak dengan alasan tertentu, maka paling tidak kita memberikan dukungan secara pasif, yaitu dengan tidak banyak komentar atas kebijakan pemerintah. Bukankah dengan berdiam tanpa komentar berarti telah membantu terwujudnya kelancaran pelaksanaan agenda pemerintah?.
Hal ini pernah di contohkan oleh Imam Malik bin Anas rohimahullah ta’ala tatkala di lontari 50 pertanyaan. Ketika itu beliau hanya mampu menjawab 5 dari 50 pertanyaan yang dilontarkan kepadanya sedangkan 45 pertanyaan yang lain ia jawab dengan menggunakan kata “la adri” (saya tidak tahu). Beliau khawatir apabila menjawab 45 pertanyaan yang tidak begitu dikuasainya akan menimbulkan penyesatan bagi generasi selanjutnya. Begitu hati-hatinya beliau, sehingga di katakana bahwa “man qala la adri faqod afta” barang siapa yang mengatakan la adri maka ia sudah berfatwa. Alangkah eloknya jika bangsa Indonesia mau memilih cara tersebut tatkala tidak sepaham dengan pemimpin. Ya paling tidak tidak menghambat agenda pemerintah.
Ikhtitam
Pada bagian akhir ini, patut untuk ditekankan sekali lagi bahwa sangatlah penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemerintah. Sudah saatnya kita mengakhiri sikap saling cemooh, gontok-gontokkan dan sebagainya untuk kemudian bersama-sama kembali ke medan perjuangan. Memberikan dukungan penuh kepada para pemimpin RI. Masih terlalu banyak cita-cita bangsa yang belum terwujudkan. Kasihan rasanya si tiga sepupu (Wahid Hasyim, Wahab Hasbullah, dan Cokro Aminoto) yang sudah susah payah membantu terintisnya negara bangsa ini. Kasihan Empu Tantular yang telah menggagas Bhineka Tunggal Ika. Kasihan Abdul Kahar Muzdakkir, Wahid Hasyim, dan Ahmad Djoyo Sugiato apabila kita terus-menerus terlarut dalam ego masing-masing. Sebagai renungan, jikalau benar bahwa kita adalah bangsa Indonesia, maka siapakah yang akan menopang jalannya pemerintahan RI kalau bukan kita?
Hasan Al Antor
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII